Konsistensi Pemerintah Pusat dan Daerah Solusi Dalam Mengelola Sampah

LINGKARBEKASI.COM – Kota Bekasi – Komunitas Media Online (Komodo) helat Diskusi Publik tentang Pengelolaan Sampah di Bekasi dan Depok disalah satu kafe dibilangan Perumnas 3, Aren Jaya, Bekasi Timur, Jumat (12/10/2018).

Banyaknya sampah yang datang dari luar membuat dampak yang serius bagi Kota Bekasi, apalagi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Disana, air tanah atau lingkungan sekitarnya sudah terbilang tercemar parah akibat air lindi (leachate) yang dihasilkan dari sampah.

Bukan hanya air tanah, sungai atau saluran yang berada di dekat TPA juga ikut tercemar. Maka itu, kebijakan perihal sampah ini perlu diperhatikan, oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku penyewa lahan diwilayah Kota Bekasi.

Bank sampah, sejatinya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah di TPA. Apalagi sistem pengelolaan sampah di Bekasi, baik di TPA Sumur Batu, Bantar Gebang dan Burangkeng masih menggunakan open dumping.

Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) Prof. Bagong Suyoto menuturkan, untuk bank sampah pihaknya sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengenai bank sampah, dan kini memiliki 125 anggota.

Dikatakan Bagong, dirinya sangat mengapresiasi bila ada dunia pendidikan yang berinisiatif mengadakan bank sampah sendiri.

Sampah di Bekasi, kata dia, bicara soal Kota dan Kabupaten Bekasi. Maka, harus ada kerjasama antar kedua daerah untuk lebih bersinergi dalam mengurai sampah. Apalagi, baik Kota dan Kabupaten Bekasi sama-sama menempatkan TPA diwilayah selatan (Sumur Batu dan Burangkeng).

“Kita harus bersama-bersama untuk mengelola, dan pemerintah harus transparan juga. Kini masyarakat sudah sangat bersemangat untuk mengelola sampah,” ujar dia.

Jaringan Media Profetik, Sapto Waluyo menjelaskan, masalah sampah sebenarnya sangat krusial. Karena yang jadi sorotan bukanlah sampah melainkan limbah yang dihasilkan dari sampah itu sendiri.

Ia juga menyoroti tentang Kali Bekasi yang kini diduga tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sebab, isu Kali Bekasi itu sudah sampai DPR, dan semoga urusan pencemaran Kali Bekasi dapat ditangani dengan baik.

“Penyadaran publik di Depok itu, mulai dari dapur, sekolah, lingkungan dan bentuk bank sampah. Bank sampah itu ternyata ada nilai ekonomisnya, jadi saat ini warga semakin lama semakin senang,” ujarnya.

Penyadaran publik, menurut Sapto, penting dan menjadi hal yang dasar dalam menanggulanginya sampah. Namun, kata dia, itu semua kembali lagi ke masyarakatnya. Karena bila hanya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berperan, tanpa adanya peran masyarakat akan sia-sia program yang hebat seperti apapun juga.

“Sudah saatnya berkolaborasi dan bersatu, misalnya tangain Kali Bekasi atau Kali Ciliwung di Depok. Ini diperlukan konsistensi ditingkat pusat, daerah untuk menuntaskan masalah sampah,” tegasnya.

Seperti diketahui dalam acara diskusi publik itu, Sapto sekaligus melakukan peluncuran buku Sahabat Sampah. (hmz)