Tak Becus Pimpin Bekasi, KAMPUS Sarankan PLT Bupati & Sekda Mundur Saja

LINGKARBEKASI – Pasca ditangkapnya Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin beserta oknum jajaran petinggi SKPD, dalam kasus suap untuk pemulusan perijinan Mega Proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai 13 Milliar, ini nampaknya belum memperlihatkan buah yang manis dan nikmat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat kabupaten Bekasi. Seharusnya turunnya KPK ke tanah kelahiran Pahlawan Nasional KH. Noer Ali ini bisa memberikan efek jera untuk para oknum pejabat ataupun oknum aparatur Pemda Bekasi sampai tingkat bawah untuk tidak berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum peraturan dan perundang-undanganan yang berlaku.

Mental Maling dan minimnya etos kerja para oknum pejabat pemda Bekasi membuat laju kemajuan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Bekasi menjadi lambat. persoalan-persoalan yang Nampak dipermukaan lamban terurai baik dalam sektor apapun, seperti infrastruktur, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain sebagainya.

Kami yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Bekasi (KAMPUS) menyatakan bahwa Inti dari Persoalan ini semua adalah lemahnya kepemimpinan plt. Bupati Bekasi dan Sekda Kabupaten Bekasi dalam mengakselerasi kinerja SKPD sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah untuk masyarakat. Adapun indikator yang ingin kami sampaikan adalah

PENYERAPAN APBD 2018 RENDAH
Penyerapan anggaran yang rendah di Kabupaten Bekasi terus terjadi setiap tahun, alhasil masih banyak infrastruktur jalan yang rusak, Gedung sekolahan yang rusak, dan sebagainya. Seharusnya mereka mampu menjalankan apa yang diamanatkan oleh Paripurna APBD. Dari total APBD kita pada tahun 2018 kemarin sebesar 5,1 Triliun penyerapa Anggarannya hanya 83%. Artinya masih silpa 913 Milliar atau hampir 1 Trilliun anggaran rakyat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Apalagi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 kemarin dari 88 Milliar uang Rakyat yang harus dikelola, hanya 32 Milliar yang bisa dirasakan rakyat secara langsung di tahun 2018 dan sisanya 56 Milliar tidak terserap. Artinya penyerapan anggaran oleh dinas sosial tahun kemarin mungkin adalah yang pertama sepanjang sejarah, karena penyerapan anggarannya hanya 37,5% atau dibawah 50%. Dan Plt Bupati Cuma ngomong bakal evaluasi pejabat yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun mana buktinya?

Sangat disayangkan, apa yang direncanakan tidak mampu dijalankan, padahal apa yang amanatkan dalam Perda APBD TA 2018 adalah kesepakatan mereka-mereka (Eksekutif & Legislatif) juga yang harus mereka jalankan dengan optimal.

BANYAKNYA JABATAN STRATEGIS YANG KOSONG
Pasca ditetapkannya sebagai tersangka seperti Bupati Bekasi non Aktif NHY bersama Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR) membuat banyak jabatan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, kami menilai karena lambannya Plt BuPati Bekasi sebagai pucuk pimpinan politik suatu daerah dan Sekda Pemkab Bekasi sebagai jabatan birokrat tertinggi dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) merestrukturisasi mengisi kekosongan jabatan strategis menjadi lamban roda organisasi pemerintah bisa berjalan, sehingga orientasi pelayanan public pun menjadi kurang optimal.

VISI BEKASI BERSINAR BERUBAH MENJADI BEKASI BERSIH?
Akhir tahun 2017 Pemkab Bekasi yang kala itu dipimpin oleh Bupati Non aktif Neneng Hasanah Yasin Bersama DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan Rancanagan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalamnya menyangkut Visi BEKASI BERSINAR yang berarti Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan. Dalam seketika berubah menjadi BEKASI BERSINAR ?, hal tersebut terlihat dibeberapa bangunan landmark yang ada di tempat strategis di Kabupaten Bekasi. Pertanyaan apa benar Visi Bekasi Bersinar berubah menjadi Bekasi Bersih? Dan apakah perubahan visi tersebut sudah diparipurnakan.

Dalam kesempatan ini, Kami yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Bekasi (KAMPUS) menyatakan secara terbuka bahwa Plt Bupati Bekasi dan Sekda Kabupaten Bekasi gagal menjadi pucuk pimpinan daerah Kabupaten Bekasi. Maka kami menyarankan agar plt Bupati Bekasi dan Sekda Kabupaten Bekasi untuk MENGUNDURKAN DIRI SAJA!