Aktivis: Caleg Perempuan Harus Responsif dan Miliki Sensitivitas terhadap Isu Perempuan

LINGKARBEKASI.COM – Aktivis
Bale Perempuan Bekasi, Asma’ul Khusnaeny, menyatakan menjelang perhelatan pemilu 2024 mendatang para calon legislatif DPRD kota dan kabupaten Bekasi harus memiliki sensitivitas terhadap kaum perempuan. Hal itu ia katakan dalam acara diskusi publik bertema Perempuan Inspiratif Bekasi 2022 yang digelar portal berita bekasimedia.com Jum’at sore (30/9/2022) di Barko Coffee Jalan Perjuangan, Telukpucung, Bekasi Utara Jawa Barat.

Menurutnya, para caleg yang berkontestasi nantinya tidak cukup hanya memiliki popularitas, elektabilitas dan isi tas (finansial) namun juga sensitivitas terhadap kebutuhan kaum perempuan.

“Legislatif harus juga punya kapasitas dalam arti bukan hanya cost finansial semata atau juga popularitas tapi juga punya perspektif soal responsif terhadap kaum perempuan. Kalo sudah punya sensitivitas tehadap kebutuhan perempuan maka analisa gendernya akan kuat dan kebijakan yang dikeluarkannya nanti tidak terlepas dari kebutuhan perempuan,” ujarnya.

Di kota Bekasi, kata Heny baru Raperda tentang perlindungan anak, kesetaraan gender perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Dan sudah kelihatan tinggal diakomodir kebutuhan para perempuan.

“Saya harap aleg perempuan bisa punya perspektif dan bisa bersinergi dengan basis massanya,” jelasnya.

Di sisi lain permasalahan di kota Bekasi cukup banyak misalnya kemiskinan dan pengangguran. Padahal pemerintah bisa memanfaatkan bonus demografi di mana usia produktif kita cukup tinggi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat kepada usia produktif ini.

Kemudian juga persoalan lain misalnya kekerasan terhadap perempuan, gizi buruk, stunting. Soal stunting ini kata Heny harus ada pendataan menyeluruh

“Bekasi harus lebih maju, lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Bekasi harus bisa mengkolaborasikan anggaran, SDM dan sarana prasarana lalu juga soal pemberdayaan masyarakat, harus ada jaring aspirasi sehingga semua rangkaian ini harus bisa diakomodir,” katanya.

“Kalau ada kemiskinan pemerintah daerah jangan lari justru seharusnya menjadi pemetaan data, daerah mana saja yang tingkat penganggurannya tinggi, angka gizi buruknya banyak lalu dilakukan pemberdayaan masyarakatnya,” pungkasnya (*)