LINGKARBEKASI.COM – Melalui Kepwal Nomor. 360/Kep.161-BPKAD/III/2020, wali kota telah mengeluarkan persetujuan anggaran belanja tidak terduga tahap kedua (BTT-2) sebesar Rp. 102.742.141.600 untuk Kesiapsiagaan Pengawasan dan Pemantauan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mana sebesar 5.7M di antaranya dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha (UMKM) daerah masing-masing tetap hidup yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Adhika Dirgantara, anggota DPRD Komisi 3 dari Fraksi PKS menegaskan terkait BTT-2 5.7M untuk penanganan UMKM terdampak Covid-19 harus dilakukan secara transparan, terbuka untuk seluruh UMKM yang memang berdomisili di kota Bekasi. Jangan salah sasaran dan jangan sampai dikorupsi.

“Kita mendesak Dinkop UKM untuk menyampaikan rencana dan mekanisme penanganan secara terbuka dan menyampaikan kriteria UMKM yang bisa ikut dalam program untuk bisa ikut didata,” kata Adhika, Jumat (10/4/2020) melalui keterangan tertulisnya.

“Fokus kita adalah bagaimana upaya ini bisa berdampak luas, makin banyak UMKM yang bisa dilibatkan, makin baik,” lanutnya.

Misalnya pengadaan masker kain atau bubuk minuman rempah harus disebar pengadaannya ke sebanyak mungkin UMKM rumahan, jangan menumpuk pengadaan pada 1-2 UKM saja.

“Yang penting teman-teman UMKM ada omzet meskipun kecil, untuk menyambung hidup usahanya,” tegasnya.

Pihaknya sendiri mengaku akan ikut mengawasi penggunaan anggaran ini.

“Kita akan mintakan kepada Dinkop UKM untuk menyajikan data UMKM yang telah terbantu dengan program penanganan ini.
Terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi,” tukasnya. *