LINGKARBEKASI.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Gerindra, Puspa Yani menyatakan Dinas Sosial harus bertanggungjawab terkait kasus ananda Fadil balita 4 tahun yang menderita gizi buruk yang ditemukan di kelurahan Jatiwarna, Pondokmelati.

“Dinsos harus bertanggungjawab kemudian juga RT/RW nya harus ditanyakan kenapa bisa luput dari perhatian, dimana salahnya, dimana kurangnya,” ujarnya kepada lingkarbekasi.com Rabu (28/9/2022).

Anggota Dewan asal Dapil 5 Pondokmelati ini mempertanyakan masih adanya warga miskin yang terlewatkan dalam pemantauan dilapangan disaat pemkot Bekasi sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan bahaya stunting dan gizi buruk yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

“Terkait dengan stunting yang ditemukan di daerah Pondokmelati sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Ibu kota DKI Jakar⁹ta masih bisa ditemukan ada anak yang notabene kekurangan gizi,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini menjadi pertanyaan ditengah kota Bekasi sendiri sedang galak-galaknya melakukan pencermatan turun kebawah memperhatikan dan mendata keluarga-keluarga miskin,

“Bahkan Dinas Sosial juga sudah turun ke lapangan, kenapa kok masih bisa terlewati? ada warga yang menderita gizi buruk baru ketahuan. Berarti kan ada yang tidak beres,” ungkapnya.

Pada saat kami rapat dengan Dinas Sosial beberapa waktu lalu kita juga sudah mempertanyakan pemutakhiran data terkait dengan PKH, penerima BLT untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, karena kami khawatir jangan sampai terlewatkan.

“Saya khawatir masyarakat terlewatkan kemudian masyarakat yang menerima asas manfaat itu orangnya itu-itu juga, padahal jauh lebih mampu dibandingkan orang yang berhak untuk menerimanya,” katanya.

Jadi ini mungkin kelalaian kita semua artinya kita semua harus bertanggungjawab kenapa hal ini bisa terjadi ditengah tengah pemda kota Bekasi sangat getol untuk melakukan sosialisasi tentang stunting ditengah masyarakat

Sangat di sayangkan ketika masih ada masyarakat yang belum melek terhadap Kesehatan. Pemerintah perlu mensosialisasikan bahwa untuk masyarakat tidak mampu bisa berobat gratis di Puskesmas dan RSUD. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya Rumah Sakit.

“Terkait kasus yang ramai, kita perlu sama-sama melihat masalah dan peduli sesama terutama Pemerintah setempat agar mampu dan cepat memberikan solusi terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di Kota Bekasi,” pungkasnya.(Denis)