LINGKARBEKASI.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Daerah Pemilihan 9, Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA mengadakan Reses II tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, 7-16 Maret 2022. Pada saat bertemu dengan masyarakat tersebut, Ustad Abdul Jabar, demikian beliau biasa disapa, kerap menjadi tempat curhat emak-emak yang hadir di acara Reses.
Emak-emak di RW 021 Perumahan Puri Harapan Kecamatan Tarumajaya, menyampaikan keluhannya terkait sulitnya mencari minyak goreng. “Pak Dewan, tolong minyak goreng diadakan lagi. Sekarang minyak goreng langka, susah dicari dan mahal. Ini tugas pemerintah, gak boleh menyusahkan masyarakat”, kata salah seorang ibu yang mengaku sebagai ketua PKK RW 021.
Menanggapi hal tersebut, Ustad Abdul Jabar menerangkan bahwa itu (urusan perdagangan minyak goreng) adalah kewenangan pemerintah. Anggota Dewan memiliki tiga tugas pokok yaitu legislasi (membuat perda), anggaran (membuat RAPBD), dan pengawasan. Nah pada konteks ini, Dewan bisa melakukan kerja pengawasan.
“Saya akan menyampaikan keluh-kesah ibu-ibu di sini kepada Pemerintah Jawa Barat agar melakukan langkah-langkah antisipasi terkait keterlibatan minyak goreng dan mengendalikan harganya. Meskipun saya tahu, pemprov juga tak bisa berbuat banyak, karena ini kewenangan ada di kementerian perdagangan atau di pemerintah pusat”, jawabnya.
Emak-emak yang lain mengeluhkan daerahnya yang sering kebanjiran, jalanan yang rusak, ketersediaan ruang sekolah dan kemacetan dekat pasar Tarumajaya. Ustadz Abdul Jabar menegaskan bahwa tidak semua permasalahan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Ada pembagian wewenang, kegiatan apa yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat. Jadi ibu-ibu harus tahu bagaimana saluran aspirasi yang benar agar program pembangunan di daerah ini bisa tertangani”, jelasnya.
Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya yang hadir pada acara Reses tersebut ikut menjawab keluhan emak-emak. Desa Setia Asih yang sedang bertransisi menjadi kelurahan tersebut sudah mengusulkan beberapa titik prioritas pembangunan yang dikeluhkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. “Insya Allah, tahun 2022 akan ada realisasi perbiakan jalan dan jembatan di desa kita”, kata Pak Kades disambut tepukan yang meriah.
Hal senada juga terjadi ketika bertemu emak-emak di Cikarang Barat dan Tambun Utara. Mereka umumnya mengeluhkan kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga-harga sembako. (BP).
