LINGKARBEKASI.COM – Pansus 29 DPRD kota Bekasi tengah menggodok pencabutan Perda No.13 Tahun 2014 dengan menyusun kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang baru.

Ketua Pansus 29, Chairoman Joewono Putro mengatakan
raperda tersebut nantinya diharapkan mampu menciptakan fondasi dasar bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) kota Bekasi yang mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman.

“Diharapkan di Era Disrupsi Digital ini SDM kita mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun Sistem Informasi Pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif,” ujarnya, Kamis (9/6/2022).

Menurut politisi senior PKS ini, raperda tersebut sekaligus mereview sistem pendidikan berbasis pendidikan karakter, pendidikan inklusif dan jaminan kualitas. Pendidikan dasar harus menempatkan iman dan taqwa sebagai basis pembangun karakter warga Kota Bekasi. Di samping, pendidikan harus merata, dan menghilangkan diskriminasi serta dapat diakses oleh seluruh warga termasuk warga miskin dan warga disabilitas.

“Salah satu aspek yang hendak diperkuat adalah penguatan sistem manajemen layanan pendidikan, dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan dapat berperan dalam Future Quality Assurance bagi warga kota Bekasi, tanpa diskriminasi yaitu pendidikan berkualitas untuk semua,” imbuhnya.

Melalui raperda ini, DPRD menegaskan kembali urgensinya bagaimana membangkitkan kualitas sektor pendidikan dengan membangkitkan kualitas guru dan tenaga pendidikan, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta mendorong peran Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan secara konsisten dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan kompetensi guru, meningkatkan kualitas proses belajar, mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta membangun sistem manajemen dan informasi pendidikan yang handal. (Denis)