LINGKARBEKASI.COM – Anggota Komisi II sekaligus Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk lebih serius dalam menangani persoalan transportasi publik dan kemacetan di Kota Bekasi.
Ia menekankan pentingnya pengalokasian anggaran khusus untuk pengembangan transportasi umum agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi.
“Jika ingin mengatasi kemacetan, kita harus mulai dari penyediaan infrastruktur dan armada transportasi yang memadai. Saya berharap pada tahun 2026 sudah ada alokasi anggaran untuk pembelian armada baru dan perpanjangan trayek bus,” ujar Gilang kepada bekasimedia.com, Rabu (28/5/2025).
Gilang juga mendorong modernisasi angkutan umum menjadi lebih ramah lingkungan dan berbasis teknologi, seperti penggunaan AC, sistem pembayaran digital, dan pengawasan operasional agar lebih tertib dan aman bagi penumpang.
“Saat ini masyarakat enggan menggunakan angkot karena panas, rawan kejahatan, dan sopir yang ngetem sembarangan. Ini harus dibenahi dengan kebijakan yang tegas,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta Dishub dan instansi terkait untuk memperkuat rekayasa lalu lintas di titik rawan macet, salah satunya di Simpang Caman, yang kerap mengalami stagnasi lalu lintas hingga dua jam.
“Simpang Caman perlu penanganan serius. Jalan sempit tapi volume kendaraan tinggi. Dinas BMSDA harus mengawal pekerjaan SPAM, sementara Dishub wajib mengatur lalu lintas secara maksimal,” tegas Gilang.
Ia juga menyoroti kemacetan di Simpang Pakuwon. Menurutnya, perlu dikaji opsi pembangunan underpass atau flyover, mengingat pelebaran jalan akan berdampak pada permukiman warga.
“Jika tidak memungkinkan pelebaran jalan, maka solusinya harus flyover atau underpass. Pemerintah Kota Bekasi harus segera menyusun perencanaan jangka panjang yang matang,” pungkasnya.
Reportase: Denis
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)