LINGKARBEKASI.COM – Anggota komisi III, DPRD kota Bekasi asal Fraksi PKS, Syaifudin mengatakan pihaknya sangat kaget atas penyesuaian tarif baru PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi Bekasi ditengah pemerintah pusat juga menaikkan harga BBM bersubsidi.

Politisi PKS ini menilai kebijakan menaikan tarif PDAM ditengah naiknya harga BBM sudah barang tentu menambah daftar beban dan kesulitan ekonomi masyarakat.

Menurut Syaifudin informasi penyesuaian tarif tersebut berdasarkan keputusan bersama Bupati Bekasi dan Wali kota Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.386-rek/2022 dan Nomor 539/Kepber.02-Ek/VIII/2022 – Tentang Tarif Air Minum Rumah Tangga Mewah dan Tarif Progresif di wilayah pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi- tertanggal 15 Agustus 2022.

“Ini cukup mengagetkan, bahwa pada saat baru saja masyarakat Indonesia khususnya di kota Bekasi merasakan dampak kenaikan dari BBM bersubsidi yang baru saja diumumkan oleh pemerintah, hari ini saya juga mendengar berita yang mengagetkan terkait dengan penyesuaian tarif PDAM Tirta Bhagasasi maupun Tirta Patriot,” kata Syaifudin, Senin (05/09/2022)

“Tentu dengan adanya keputusan bersama antara Wali Kota dan Bupati Bekasi melalui penyesuaian tarif di PDAM ini perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat, nanti kita harapkan Komisi III bisa memanggil jajaran direksi dari dua PDAM ini untuk bisa menjelaskan alasan-alasan dan komitmen dari kedua BUMD tersebut dari keputusan bersama ini tentang penyesuaian tarif PDAM,” tegasnya.

Politisi PKS ini mengatakan kebijakan ini sangat mengagetkan serta memberatkan beban masyarakat Bekasi. Syaifudin juga menilai selama ini pelayanan PDAM yang diberikan belum memuaskan dan kurang maksimal.

Oleh itu, pihaknya akan berupaya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar bisa mengantisipasi dampak dari penyesuaian tarif tersebut.

“Betul-betul manajemen dari PDAM bisa maksimal dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan SPM (Standar Pelayanan Miminum) ditingkatkan sehingga jaminan K3 (Kuantitas Air, Kualitas Air dan Kontinuitas Air) tetap terjaga untuk masyarakat, tidak adalagi ketersendatan air karena berbagai alasan, kemudian juga jumlah air tidak boleh berkurang sehingga mengakibatkan krisis air bersih, dan tentu kualitas air yang terdistribusi terjamin kualitasnya, tidak ada bau, tidak ada warna yang keruh,” tegas legisltor PKS Dapil Bekasi Utara ini.

Lebih jauh, Sekretaris Fraksi PKS ini juga meminta agar PDAM menjaga kualitas, kuantitas dan selainnya hal ini agar menjadi sebuah upaya timbal balik dari penyesuaian tarif.

Tak hanya itu, ia pun meminta agar pengendalian jalur distribusi air dapat dilakukan, selain dari masalah yang sering terjadi, banyak pencemaran Kali Bekasi, sumber air baku PDAM sering tercemar itu bukan karena sebab yang sulit namun lebih karena sering kali banyaknya alasan karena adanya pembuangan limbah ilegal.

“Ini perlu adanya pengendalian dan pengawasan yang maksimal sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat berkaitan dengan kualitas air yang tidak baik ataupun ketersendatan terjadi di jalur distribusi,” terangnya.

“Nah bentuk komitmen ini harus ditegaskan kalaupun ada penyesuaian tidak terlalu merugikan masyarakat secara umum. Sekali lagi ini akan kita tanyakan harapannya Komisi III bisa memanggil jajaran Direksi BUMD PDAM untuk menegaskan komitmen perusahaan kepada masyarakat dari Tirta Baghasasi dan Tirta Patriot,” tandasnya. (*)