LINGKARBEKASI.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pengamat Politik Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed), Ahmad Sabiq menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi alokasi dana untuk berbagai sektor penting dalam perguruan tinggi.

Menurut Sabiq, efisiensi anggaran dapat menyebabkan pemangkasan beasiswa, pengurangan dana riset, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta berkurangnya pendanaan untuk pelatihan dosen dan kerja sama internasional. Dampak tersebut bisa menurunkan kualitas pendidikan tinggi, melemahkan daya saing akademik, serta membatasi akses mahasiswa terhadap pendidikan yang berkualitas.

“Kebijakan ini jelas tidak populer, terutama karena mencerminkan keterbatasan fiskal yang menghambat pengembangan pendidikan,” ujar Sabiq kepada bekasimedia.com pada Jum’at, (14/2/2025).

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini bisa menjadi peringatan atas kondisi keuangan negara yang kurang sehat, yang menurutnya merupakan dampak dari pengelolaan fiskal pada periode sebelumnya. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, efisiensi anggaran ini dapat semakin membebani sektor pendidikan yang memerlukan dukungan untuk berkembang dan berinovasi.

Meskipun efisiensi anggaran bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, implementasinya diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan tinggi agar tidak menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.[Denis]