LINGKARBEKASI.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri menyatakan menjelaskan praktik-praktik politik uang dalam pemilu 2024 Kota Bekasi kemarin. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan pesan kepada para penyelenggara pemilu yang terkesan santai dalam melakukan penindakan.
Pileg sudah selesai walaupun masih ada pertarungan di MK, tentu kita berharap dari Pileg ini kita banyak belajar, orang bilang ini tumpukan paling brutal tapi kita berharap di Pilkada nanti tidak lagi terjadi masifnya serangan fajar, Pembagian sembako dan sebagainya dan pemilihan calon calon di Pilkada yang baiklah,” katanya kepada https://www.bbc.com/likes/12/4/2024).
Sebagai peserta pemilu 2024 dirinya mengaku sangat bersyukur tidak ikut berpura-pura apalagi terjebak dengan permainan politik uang.
“Saya kira semua harus dievaluasi mulai dari calegnya, penyelenggaranya banyak yang bolong bolong. Saya merasakan kalau dulu banyak tindakan di tempat, pencegahan tapi hari ini kita melihat, mungkin karena TPS nya lebih banyak dan berkembang biak 2 kali lipat. Kedua, penyelenggara ini banyak orang baru juga, kurangnya pengalaman sehingga penindakan pelanggaran pemilu ini terasa sangat longgar,” tegasnya.
Kedepan Undang-undang pemilunya yang harus di ubah supaya seperti apapun pikiran aturan ini bisa mengikat, karena hari ini kita tidak melihat tuh adanya tindakan tindakan tegas yang mampu mengakibatkan efek jera buat orang yang secara sengaja mempertonan dan merusak demokrasi dengan uang poltik, imbuhnya.
Di Bekasi banyak sekali temuan tapi yang kemudian jadi hukuman tidak ada. Dulu orang salah jadual kampanye saja bisa di bui, ada salah seorang artis dibui 3 bulan hanya karena salah jadual kampanye, sehingga ada efek jera, masyarakatpun takut. Nah sekarang saya tidak tahu ada perubahan apa ini?
Sebagian orang melihat mungkin karena sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 biasa menerima bantuan. Kita berharap peraturan Pilkada lebih ketat dari pada Pileg sehingga hal hal seperti itu bisa terhindari.
*_Apakah itu artinya kualitas legislatif kedepan akan seperti potret masyarakatnya?_*
“Kita berharap sih tidak ya, kalau saya ngobrol dengan teman teman incumbent semua keheranan apa yang sudah kita lakukan 4.5 tahun kemarin itu untuk masyarakat kayaknya sia sia, orang lebih menghargai lembaran lembaran rupiah dihari hari tenang. Itu yang kita khawatirkan memang, jangan sampai nanti akhirnya pejabat pejabat yang memilih masyarakat ini kapuk untuk melayani masyarakat karena yang diperhatikan masyarakat hanya recehan, tapi semoga tidak begitu, kita berharap tetap ada check and balance,” katanya.
Maka itu, pertama harus di ubah aturan kontestasinya baik Pilkada, Pileg dan seterusnya, harus lebih spektakuler, lebih ketat, kemudian acara di Bawaslu dan Gakumdu nya juga dibuat sederhana dan tidak terlalu banyak celah. Jadi kalo cuma hukuman administratif, membayangkan kalau hukumannya pidana atau pidana saya yakin orang akan berpikir berkali-kali melakukan tindak pidana, sekarang bisa lebih banyak dianggap kesalah administratif, salah input dan lain-lain walaupun ada intensitasnya,” simpulnya. (Denis)