LINGKARBEKASI.COM – Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan dan peradaban sebuah bangsa. Kualitas mutu pendidikan serta kompetensi tenaga pendidik menjadi keniscayaan bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap bangsa.
Penyelenggaraan pendidikan di kota Bekasi belakangan menjadi isu hangat bahkan perhatian bagi masyarakat, pengamat pendidikan, akademisi hingga politisi. Hal ini juga yang menjadi tema acara diskusi publik Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) yang digelar di Balelo Food Garden, Perumahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Jum’at (5/8/2022) sore.
Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kota Bekasi, Latu Har Hary berbicara dalam acara diskusi publik Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) menyatakan bagi para calon kepala daerah yang tidak mempunyai ide dan gagasan terkait persoalan dunia pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi lebih baik mundur karena hanya akan menjadi etalase saja tanpa isi.
“Saya selalu bilang kepada masyarakat juga kepada calon kepala daerah kota Bekasi yang akan maju di Pilkada 2024 mereka punya strategi apa, mereka punya grand design apa, mereka punya ide dan gagasan apa untuk bisa memajukan kota Bekasi? paling tidak untuk dua parameter utama. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat, yang kedua bagaimana memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Bekasi, selebihnya masalah infrastruktur dan lain sebagainya adalah masalah yang kesekian, tapi dua parameter utamanya adalah masalah pendidikan dan kesehatan yang fundamental,” ujarnya kepada peserta diskusi publik.
Jadi kalau nanti di 2024 para calon kepala daerah tidak punya solusi untuk membenahi permasalahan pendidikan dan kesehatan ia menyarankan untuk mundur saja. “Percuma tidak ada solusi cuma jadi etalase doang, terpilih iya tapi permasalahan Kota Bekasi akan selalu sama berulang dan berulang,” katanya.
Menurutnya, dalam setiap kesempatan ia sering mengatakan kepada masyarakat agar mencari pemimpin yang mempunyai potensi, punya ide dan gagasan cemerlang supaya permasalahan pendidikan dan kesehatan ini bisa selesai di Kota Bekasi sehingga nanti di 2025 tidak ada lagi masalah ketimpangan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang menjadi teriakan masyarakat.
Lebih dari 20 persen anggaran APBD untuk pendidikan digelontorkan harapannya agar mutu dan kualitas pendidikan di kota Bekasi menjadi lebih baik. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi ini juga mengingatkan bahwa anggaran satu koma tujuh triliun rupiah tersebut bukan main-main.
“Kita sudah lebih dari 20 persen. Anggaran APBD kita di ketok 5,8 triliun dan alokasi untuk Dinas Pendidikan lebih dari 1,7 triliun, itu bukan angka main main,” pungkasnya. (Denis)
