LINGKARBEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh meninjau langsung masyarakat terdampak banjir di Perumahan Graha Prima, Blok A kelurahan Mangunjaya, kecamatan Tambun Selatan, Rabu, (26/2/2020) sore.

Dalam kunjungannya, Mohamad Nuh menyatakan, normalisasi sungai memang menjadi ‘PR’ bagi pemerintah Kabupaten Bekasi. Program normalisasi sungai ia akui pernah dilakukan saat bupati Sa’aduddin menjabat dahulu. Namun tidak berarti membandingkan keduanya, hanya saja ia melihat PAD saat itu cukup besar dibandingkan sekarang.

“Di periode yang lalu memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar dari beberapa tempat, mungkin sekarang agak terbatas. Kenapa terbatas? saya melihat dari kreatifitas dinas untuk menjemput PAD,” ujarnya kepada Lingkarbekasi, Rabu (26/2/2020)

Politisi senior PKS ini mengusulkan harus ada langkah-langkah kreatif, contohnya adalah dengan memaksimalkan penggunaan dana CSR. Menimbang di kabupaten Bekasi sendiri ada sekitar 6000 perusahaan.

“Misalkan di tahun pertama kita fokuskan untuk normalisasi sungai, misalkan sebuah perusahaan CSR-nya sebesar 1 juta rupiah dan dikalikan dengan jumlah perusahaan yang ada, 6000 perusahaan, berarti perbulan ada dana CSR sebesar 6 miliyar, kemudian dibagi per-desa, anggap saja ada 200 desa, maka perbulan alokasi CSR 300 juta/desa, selesai gak urusan? selesai,” sambungnya.

Jadi persoalan utama, kata Nuh adalah agar CSR ini disalurkan untuk kepentingan publik dan ini membutuhkan keberanian dan ketegasan bupati untuk membuat Perda, supaya kawasan industri yang ada CSR-nya disalurkan tepat guna.

Namun di sisi lain, ada kewenangan pusat, karena perusahaan/pabriknya di sini, sementara kantornya ada di Jakarta. Kata M. Nuh, hal tersebut masih bisa didiskusikan.

“Okelah kantornya ada di Jakarta tapi asapnya ada di Bekasi, oleh karenanya bagi habis saja kepada desa yang ada. Dengan begini desa akan membangun bahkan boleh dibilang APBD akan nganggur tuh tidak terpakai, sementara APBD kita gunakan untuk pengembangan yang lebih besar,” sambungnya.

M. Nuh berkata pihaknya sudah berdiskusi dengan Bupati untuk mengejar dana dari pusat guna normalisasi sungai. Dalam diskusi ditegaskan ini sebagai upaya tanggap bencana maka beberapa kementerian perhatian kepada Bekasi, maka sejumlah anggarannya akan difokuskan untuk mengatasi banjir Bekasi.

“Bantuan dana pusat 4.4 triliun rupiah itu judulnya untuk Bekasi, dan saya sudah bilang ke Bupati tolong kejar itu dan saya sebagai anggota dewan siap membantu mengejar dana itu, paling tidak bagi dua deh kota dan kabupaten, kata dia,” pungkasnya. (denis)