LINGKARBEKASI.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki menyatakan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, berintegritas dan profesional perlu dilakukan pengawasan bersama yang baik serta melibatkan elemen masyarakat.
“Kenapa Pemilu itu harus diawasi? bisa saja orang itu lalai dan kesalahan itu bisa disengaja atau tidak, juga karena sistemnya. Sebagai contoh Sipol saja ada kegandaan tidak saja di partai baru namun juga ada pada partai lama ada ditemukan kegandaan,” paparnya dalam acara diskusi publik yang digelar Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) di Balelo foodgarden, perumahan Margahayu, Bekasi Timur, kota Bekasi pada Jum’at (12/8/2022).
Kemudian kata dia, kualitas pemilu juga diukur dari si peserta pemilu, curang atau tidak, penyelenggara pemilunya profesional atau tidak dan pemilihnya berpartisipasi atau tidak.
“Pemilu perlu diawasi karena di sana pertemuan banyak kepentingan. Kepentingan siapa? kepentingan partai politik, kepentingan masyarakat, kepentingan demokrasi. Tentu harus diawasi karena melibatkan banyak orang bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Untuk mengukur pemilu yang adil media internasional menyebutkan minimal ada 13 prinsip, di antaranya surat suara rahasia, satu suara satu vote, pemilihan reguler dan berkala, hak pilih secara universal.
“Supaya penyelenggara pemilu berintegritas dan profesional pengalaman di 2019 dalam merekrut pegawai ad hock ada beberapa orang yang harus kita hentikan sebagai komitmen dari Bawaslu hanya gara gara ia memberikan simbol jari,” ujarnya.
Jadi ada pengawas TPS yang Bawaslu diganti karena aktivitasnya mengkhawatirkan. “dan itu saya menemukannya dari teman-teman media yang menginformasikan karena foto itu berulang ulang dan disampaikan di publik, si pengawas ini langsung kita ganti,” katanya.
Artinya ada kerjasama meskipun pihaknya, juga pengawas perlu diawasi kalau dia punya keberpihakan atau tidak dan itu bisa di laporkan di DKPP ketika dianggap sudah tidak benar.
“Selain kode etik yang dikawal Bawaslu kota Bekasi, saat ini kita juga sudah mengajak masyarakat yakni ada 44 MoU yang dilakukan mulai dari lembaga pendidikan, organisasi agama, mahasiswa, disabilitas, organisasi perempuan. Selain MoU kita juga melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu 2024,” ungkapnya.
Soal keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, Bawaslu juga cukup menaruh perhatian, meskipun indonesia sudah meratifikasi konvensi Sidau penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong kuota 30 persen. “Meskipun pencalegannya sudah 30 persen namun hasilnya belum pernah ada 30 persen,” imbuhnya.
Lalu soal kegandaan.
“Setiap hari kita cek hampir semua partai ada. Kalau KTA nya sama, NIK nya sama, bisa jadi ada kelalaian dalam memasukkan,” ujarnya.
Terkait kepengurusan partai politik banyak juga mencatut nama- nama yang bukan anggota Parpol. Bahkan staf Bawaslu masuk di dalam salah satu parpol sebagai anggota sekaligus juga sebagai pengurus di salah satu kecamatan.
“Teman-teman media juga bisa untuk ikut berpartisipasi menyampaikan kepada masyarakat untuk mengecek karena kita lagi mengukur calon-calon peserta pemilu yang layak untuk menjadi peserta pemilu,” tukasnya
Terkait money politics, Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia yang melakukan politik uang. Kemudian politik identitas dan ujaran kebencian yang dampaknya luar biasa “bahkan ada salah seorang pengamat mengatakan lebih berbahaya dari politik uang. Misalnya tahun 2018 politik identitas yang terjadi di Jakarta namun yang merasakan nasional. Dan terakhir politik ini mampu memecah belah bangsa,” ungkapnya.
Dengan demikian Bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat dan media untuk bersama-sama melawan hoaks dan ujaran kebencian.
“kami juga menggandeng lembaga keagamaan bahkan dalam waktu dekat Bawaslu juga akan melaksanakan sosialisasi di pesantren. Saat ini Bawaslu sudah MoU dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk bisa bersama- sama melawan politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian,” pungkasnya. (Denis)
