LINGKARBEKASI.COM – Jakarta, Komisi XI DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri Keuangan dalam rangka Evaluasi Fiskal Triwulan 1 tahun 2024. Rapat kerja ini langsungkan di komplek DPR RI, Senayan Jakarta. Hadir dalam rapat anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati.
Dalam tanggapannya, Anis menyampaikan harapan dan optimisme tumbuhnya ekonomi nasional lebih baik di tahun 2024. Iapun mengingatkan bahwa seluruh kerja-kerja di bernegara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. “Hasil pembangunan itu harus kembali kepada rakyat dan dinikmati oleh rakyat,” ujarnya pada Selasa (19/3/2024).
Anis menyoroti tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat cukup baik ditengah pertumbuhan ekonomi global yang terus menurun. Namun menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen saat ini harus dikomparasikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data terakhir BPS mencapai 25,9 juta orang, ketika Presiden Jokowi dilantik tahun pada 2014, angka kemiskinan sebanyak 27,75 juta orang.
“Artinya hanya turun 1 persen tingkat kemiskinannya,” tegas Anis.
Padahal angka kemiskinan dalam target RPJMN 2015-2019 yang dicanangkan pemerintah sebesar 7-8 persen, dan dalam target RPJMN 2020-2024 6-7 persen, Namun hingga tahun 2023 lalu, tingkat kemiskinan masih di angka 9,22 persen. Lalu tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia kini mencapai 1,12 persen pada Maret 2023, sementara Pemerintah memiliki target 0 persen masyarakat miskin ekstrem pada tahun 2024.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga memberikan catatan atas realisasi APBN sampai dengan 29 Februari dan 15 Maret 2024. Dalam pemaparannya, Menkeu menyampaikan pendapatan negara mengalami penurunan 4,5 persen dan 5,4 persen sedangkan belanja negara mengalami peningkatan. sampai 30,1 persen dan 18,1 persen.
Hal ini dikarenakan adanya pemilu dan datangnya bulan Ramadhan. Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia yang saat ini mencatat angka 53 persen. Artinya jeleknya sangat erat dengan daya beli Masyarakat. Anis menegaskan agar Pemerintah segera melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama selama bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri nanti.
“Pemerintah harus konsisten berupaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga yang terjangkau oleh masyarakat”, tegas Anis. (*)
