AS Bergolak Lewat ‘No Kings’: Alarm Kebangkrutan Kapitalisme Dunia

Oleh: Ririn S, Amd.Rad
Aktivis Muslimah Bekasi

ppdb2025

Amerika Serikat yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi dunia, kini justru diguncang dari dalam. Pada 28 Maret 2026, jutaan warga turun ke jalan dalam demonstrasi besar bertajuk “No Kings”. Slogan ini bukan sekadar kritik, tetapi simbol perlawanan terhadap kepemimpinan yang dianggap otoriter dan haus kekuasaan. Ini bukan sekadar aksi protes, melainkan sinyal bahwa kepercayaan publik terhadap sistem yang ada mulai runtuh.

Di saat yang sama, krisis ekonomi menghantam jantung kekuatan Amerika. Dilansir dari CNBC Indonesia, 28/3/2026, utang nasional AS menembus angka US$39 triliun (Rp661.440 triliun), dengan beban per individu mencapai sekitar Rp1,93 miliar. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti nyata bahwa sistem kapitalisme sedang berada di ambang krisis serius. Negara adidaya yang selama ini tampak kokoh ternyata menyimpan kerapuhan di dalamnya.

Akar persoalan ini tidak lepas dari ambisi global Amerika yang dibungkus kebijakan militer agresif. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, anggaran pertahanan melonjak drastis dan konflik terus diperluas, termasuk dalam pusaran konflik AS–Israel–Iran. Alih-alih menciptakan stabilitas, kebijakan ini justru mempercepat pembengkakan utang dan memperparah tekanan ekonomi dalam negeri. Dunia dibakar, sementara rakyatnya sendiri dipaksa menanggung beban.

Dukungan tanpa syarat terhadap Israel dalam penjajahan Palestina semakin membuka wajah asli politik luar negeri Amerika. Aliansi dengan Eropa dan sebagian negara Teluk untuk menghadapi Iran menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik lebih diutamakan daripada nilai kemanusiaan. Kapitalisme global bekerja dengan logika dominasi, bukan keadilan. Dan kini, rakyat Amerika mulai menyadari kenyataan pahit itu.

Gerakan “No Kings” menjadi bukti bahwa demokrasi yang diagungkan ternyata melahirkan kontradiksi. Sistem yang menjanjikan kebebasan justru melahirkan kepemimpinan yang cenderung otoriter dan kebijakan yang menindas rakyatnya sendiri. Demokrasi tidak lagi menjadi solusi, melainkan bagian dari masalah yang menciptakan ketidakadilan struktural.

Lebih menyakitkan, sebagian penguasa negeri Muslim justru memilih bersekutu dengan Amerika. Mereka berdiri di barisan yang sama dengan kekuatan yang menindas kaum Muslim, khususnya di Palestina. Ini bukan sekadar kesalahan politik, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai pelindung umat. Ketika penguasa kehilangan keberpihakan, umatlah yang menjadi korban.

Dalam Islam, sikap seperti ini jelas dilarang. Kaum Muslim tidak boleh menjadikan kekuatan penjajah sebagai sekutu yang merugikan umat. Prinsip wala’ wal bara’ menuntut keberpihakan yang tegas: membela umat, bukan memperkuat musuhnya. Namun dalam sistem hari ini, prinsip tersebut dikalahkan oleh kepentingan politik dan tekanan global.

Realitas ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada sistem yang melandasinya. Kapitalisme dan demokrasi telah gagal menciptakan keadilan global. Sebaliknya, keduanya justru melahirkan konflik, ketimpangan, dan penjajahan dalam bentuk baru yang lebih sistematis dan terstruktur.

Karena itu, umat Islam tidak boleh hanya menjadi penonton. Kesadaran politik harus terus dibangkitkan agar umat memahami siapa lawan sebenarnya dan bagaimana sistem bekerja menindas mereka. Umat selama ini diadu domba, dilemahkan, dan dijadikan alat dalam konflik yang menguntungkan kekuatan besar seperti Amerika.

Upaya penyadaran ini harus dibarengi dengan edukasi tentang politik Islam, sistem Islam, dan kepemimpinan Islam. Umat perlu memahami bahwa Islam bukan sekadar agama spiritual, tetapi sistem kehidupan yang mampu mengatur urusan manusia secara adil dan menyeluruh. Tanpa pemahaman ini, umat akan terus terjebak dalam sistem yang merugikan mereka.

Lebih dari itu, perjuangan tidak boleh berhenti pada kesadaran semata. Umat membutuhkan arah, kepemimpinan, dan kekuatan nyata untuk mengakhiri dominasi sistem yang rusak ini. Penegakan Khilafah (sistem pemerintahan Islam) bukan sekadar wacana ideologis, melainkan kebutuhan mendesak agar umat Islam memiliki pelindung, pemersatu, sekaligus kekuatan politik yang mampu menghentikan penjajahan dan menegakkan keadilan. Tanpa itu, umat akan terus tercerai-berai dan menjadi objek permainan kekuatan global.

Apa yang terjadi di Amerika hari ini adalah tanda yang tak bisa diabaikan. Sebuah peradaban yang dibangun di atas kapitalisme dan dominasi sedang menunjukkan retaknya dari dalam. Ketika rakyatnya sendiri berteriak “No Kings”, dunia seharusnya sadar: sistem ini tidak lagi layak dipertahankan. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan itu perlu, tetapi kapan umat Islam mengambil peran untuk menggantikan tatanan yang rusak ini dengan sistem yang berasal dari wahyu Allah Swt. Saat dunia kehilangan arah, Islam datang bukan sekadar sebagai alternatif, tetapi sebagai jawaban.

Wallahu a’lam bish shawab