LINGKARBEKASI.COM – Anggota DPRD kota Bekasi dari Fraksi Partai Amanah Nasional (F-PAN) Abdul Muin Hafid menyatakan terkait penilaian rapor setahun pemerintahan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahjono ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi evaluasi, diantaranya soal kinerja TKK, efektifitas Kartu Sehat (KS) hingga turbulensi anggaran pemerintah daerah yang dinilai terjun bebas.

“Tentunya yang namanya kepemimpinan kepala daerah ada plus minusnya, jadi kita juga tidak bisa memvonis. Bahwa indikasi keberhasilan walikota mendapatkan beberapa penghargaan seperti misalnya WTP, Kota Layak Anak, Kawasan Tanpa Rokok, serta pembangunan sudah cukup baik. Namun tentunya disisi lain yang disoroti oleh teman teman dewan sangat banyak dan memang dirasakan oleh warga, salah satunya terkait masalah insentif RT/RW,” ujarnya kepada awak media, Jum’at, (20/9/2019)

Selain itu, persoalan program Kartu Sehat (KS) yang perlu dievaluasi secara serius karena persoalan KS yang dirasakan warga di lapangan khususnya di rumah sakit swasta menerima pasiennya tanggung tanggung.

“Inikan persoalan nyawa, kalo emang tidak mau menerima ya di tolak aja bahwa KS itu tidak berlaku, jadi jangan dipersulit kemana mana. Pertanyaan pertanyaan warga yang muncul adalah apakah program program ini hanya pada saat pilkada saja. Artinya birokrasi ini sangat berbelit belit tidak seperti awalnya,” tukasnya.

Memang kita akui didalam proses penganggaran terlalu tinggi.

Ketiga, masalah keluhan keluhan soal Tenaga Kerja Kontrak (TKK), diangkat sebagai TKK akan tetapi kerjaannya tidak ada. Tentu ini juga menjadi masalah, ada juga isu honornya mau di potong. Oleh karena itu buatlah program yang tidak membingungkan masyarakat, itu juga bagian dari catatan rapor pemerintahan ini.

“Kemudian yang paling penting lagi adalah setelah proses dilantik, bahasa walikota adalah anggaran kita ini terjadi turbulensi, berarti terjun bebas yang mengakibatkan berdampaknya kepada poin poin yang saya sebutkan tadi,” imbuhnya.

Namun dalam sebuah proses penganggaran dibuat oleh kedua belah pihak antara legislatif dan eksekutif. Dalam paripurna kan ril tidak ada masalah, yang dialokasikan anggaran segitu maka keluarnya juga segitu, kecuali kalo kemarin anggaran APBD nya 6 triliun Lalu uang dialokasikan 7 triliun memang itu kesalahan legislatif, inikan perencanaan yang sudah dibuat bersama dan kenapa bisa terjadi turbulensi itu, artinya harus ada yang kita benahi dengan kerjasama semua pihak

Saya berharap mudah mudahan di tahun 2020 nanti, khususnya teman teman legislatif dalam proses pembahasan anggaran benar benar menjadi hal yang serius. Jangan sampai membuat perencanaan PAD tinggi tapi pada kenyataannya tidak bisa kita dapatkan sehingga terjadi lagi kejadian yang sama, lebih baik kita ngomong apa adanya kita mundur selangkah namun pasti. (red)