LINGKARBEKASI.COM — Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Alimudin, mengkritik lambatnya serapan anggaran Pemerintah Kota Bekasi tahun 2025, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur. Hingga memasuki awal Juni, belum terlihat tanda-tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
Menurut Alimudin, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama karena kegiatan infrastruktur merupakan agenda rutin tahunan yang mestinya sudah melalui proses perencanaan dan penganggaran sejak tahun sebelumnya.
“Kita sudah masuk triwulan kedua, bahkan sudah di awal Juni, tapi belum juga terlihat ada kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi keluhan masyarakat, dan kami sebagai anggota dewan juga terus ditanya-tanya,” ujar Alimudin saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD berperan dalam menyerap, memperjuangkan, dan mengawasi aspirasi masyarakat. Namun, kewenangan pelaksanaan kegiatan pembangunan berada sepenuhnya di tangan eksekutif, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Tugas dewan itu mengawal dan memperjuangkan. Tapi soal pelaksanaan, itu ranahnya pemerintah dan OPD. Kenapa sampai saat ini belum juga berjalan? Ini yang kami pertanyakan,” lanjutnya.
Alimudin menyebut adanya hambatan administratif, seperti proses verifikasi oleh pemerintah terhadap dokumen dan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, turut memperlambat realisasi anggaran.
“Kami dapat informasi, beberapa kepala dinas belum juga menandatangani dokumen karena masih ada proses verifikasi di pemerintah. Tapi masyarakat kan tidak melihat itu, yang dilihat adalah hasil dan dampaknya,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa lambatnya serapan anggaran tidak hanya mengganggu jadwal pembangunan, tetapi juga berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disahkan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena lemahnya koordinasi dan lambannya eksekusi. Kita minta Pemerintah Kota segera tanggap,” tegas Alimudin.
DPRD Kota Bekasi, kata dia, akan terus mendorong percepatan realisasi program, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar warga seperti infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
Reportase: Denis
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)
